INDONESIA:
Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh Pengadilan
Agama untuk memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam namun belum tercatat secara administratif oleh negara. Dalam praktiknya, pengajuan isbat nikah tidak dapat dilakukan secara bebas, khususnya terhadap perkawinan anak di bawah umur yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara isbat nikah anak di bawah umur pada perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK di Pengadilan Agama Mentok, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kualiatatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan isbat nikah karena pada saat perkawinan dilangsungkan para pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Selain itu, permohonan isbat nikah tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang membatasi ruang lingkup pengajuan isbat nikah.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan para pemohon
telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan potensi kemudaratan yang dapat timbul akibat perkawinan anak di bawah umur. Dari perspektif hukum positif, putusan hakim telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan anak, dan pencegahan praktik perkawinan anak. Dengan demikian, penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum nasional demi mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hukum yang lebih luas.