Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak (ḥaḍānah) dalam kasus perceraian di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penentuan hak asuh tersebut. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kemaslahatan anak (the best interest of the child) dan kesesuaiannya dengan norma fiqh serta peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua yang bercerai, tokoh agama, perangkat desa, dan pihak Pengadilan Agama. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak di Desa Sengir pada umumnya diberikan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan fiqh dan hukum positif, selama ibu memenuhi syarat kelayakan serta mampu menjamin kemaslahatan anak. Selain itu, ditemukan adanya keterlibatan keluarga besar seperti nenek atau kerabat dekat dalam proses pengasuhan, yang mencerminkan adat lokal ('urf) dan sejalan dengan kaidah al-‘ādah muḥakkamah dalam hukum Islam, yaitu kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash.