INDONESIA:
Penelitian ini membahas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tinjauan dari Prinsip Maṣlaḥah. Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial dan hukum yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan analisis menyeluruh mengenai efektivitas penanganan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Prinsip Maṣlaḥah digunakan untuk melihat sejauh mana penanganan tersebut memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi jiwa, kehormatan, dan akal perempuan korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD PPA yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, arsip laporan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan oleh UPTD PPA telah sesuai dengan regulasi, khususnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018, meliputi proses penerimaan laporan, asesmen, pendampingan psikologis dan hukum, hingga rujukan ke lembaga terkait. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan SDM, sulitnya menjangkau wilayah tertentu, serta rendahnya pemahaman hukum korban, sehingga memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi.

Dari perspektif Maṣlaḥah, penanganan yang dilakukan UPTD PPA memberikan kemaslahatan yang luas dan sejalan dengan maqāṣid asy syarī’ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-‘irdh), dan akal (hifz al-‘aql). Implementasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan melalui sistem layanan UPTD PPA tidak hanya bernilai hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai keadilan dalam hukum Islam.